MTsN Bondowoso 1: DEMOKRASI AKAN KITA MILIKI, JIKA KITA MENGGENGGAMNYA

Demokrasi parlementer sebagai pedoman

Prakata

Kepuasan rakyat terhadap demokrasi parlementer semakin berkurang. Berdasarkan

hasil jajak pendapat dari lembaga pemantau pemilu (Forschungsgruppe Wahlen),

tingkat kepuasan rakyat yang pada awal tahun 80-an mencapai 80% saat ini

menurun menjadi 56% di negara-negara bagian lama dan 34% di negara-negara

bagian baru. Jajak pendapat itu juga menunjukkan semakin besarnya jarak –

khususnya antara orang-orang muda dengan parlemen dan partai.

Apa yang dapat dan harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Buku saku ini

akan memberikan sedikit masukan. Tujuan buku ini adalah memberi rangsangan

berpikir tentang demokrasi, parlemen dan anggotanya, serta untuk merenungi apa

yang dapat disumbangkan oleh setiap individu agar demokrasi semakin kuat.

Karena demokrasi harus terus dijaga.

Pertanyaan tentang apakah kita telah memiliki demokrasi, dijawab oleh Benjamin

Franklin setelah musyawarah tentang konstitusi pada 1787: “Kita memiliki demokrasi

jika kita menggenggamnya.”

Christoph Grimm

Ketua Parlemen Negara Bagian Rheinland-Pfalz

DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK NEGARA

1. RUMITNYA DEMOKRASI

Demokrasi adalah bentuk negara yang sulit. Yang pernah berpartisipasi dalam

pemilihan anggota Parlemen Federal atau Parlemen Negara Bagian tahu betapa

rumitnya demokrasi. Konon, suara kedua lebih penting dari suara pertama. Lalu,kita

tahu bahwa di samping mandat, yang ada pula apa yang disebut dengan Überhang-dan Ausgleichsmandat (mandat tambahan dan mandat penyeimbang). Selain itu,

bagi partai penting sekali untuk melewati klausul 5% demi “kelangsungan hidup”

mereka.

Ahli politik Theodor Eschenburg dalam wawancaranya dengan surat kabar ZEIT

menjabarkan mengapa demokrasi itu begitu rumit:

“Jika saya menghendaki kebebasan maka saya harus tahu cara mengorganisirnya.

Jika saya tidak lagi menghendaki sistem kerajaan dan kebangsawanan di mana

hanya tiga atau empat atau lima orang yang bermufakat, tetapi menghendaki sistem

demokrasi, maka itu artinya, mau tidak mau saya harus membangun sistem atau

konstruksi yang rumit. Begitu ada lebih dari 100 orang yang berpartisipasi dalam

sebuah musyawarah, saya harus mengorganisasikannya.”

Dan kesimpulan pentingnya:

“Demokrasi harus benar-benar jelas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang

begitu rumit sehingga orang hanya akan memahaminya jika ia telah dipelajari

dengan baik sebelumnya”

Jadi, kita harus “menjelaskan” dulu apa itu demokrasi. Karena hanya yang tahu

demokrasi dan cara fungsinya sajalah yang akan mengenali nilai demokrasi,

mendukungnya serta mengorganisasikannya, dan bahkan mungkin

memperjuangkannya.

2. DEMOKRASI ADALAH SEBUAH BUKU DENGAN BANYAK HALAMAN

Kita buka halaman pertama: Negara Jerman adalah negara federasi yang

demokratis dan Rheinland-Pfalz adalah negara bagian Jerman yang demokratis,

demikian tertulis dalam UUD atau Konstitusi negara bagian. Tetapi, apa itu negara

demokratis dan apa artinya demokrasi? Ternyata demokrasi tidak hanya rumit tetapi

juga memiliki sangat banyak sudut pandang seperti yang ditunjukkan kutipan-kutipan

berikut ini:

“Demokrasi adalah kekuasaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.”

Abraham Lincoln

“Demokrasi berarti ikut campur dalam urusan sendiri”

Max Frisch

“Demokrasi tidak lain adalah membiarkan orang berbicara dan memiliki kemampuan

untuk mendengar.’

Heinrich Brüning

“Demokrasi berangkat dari pandangan bahwa melalui adu gagasan pada akhirnya

orang akan mendapatkan sesuatu yang sangat dekat dengan kenyataan.”

Hanry Kissinger

“Tentu saja keliru menganggap bahwa dengan demokrasi semua kehendak rakyat

dapat dipenuhi. Namun, manakala kita melihat upaya untuk membuat keputusan

menyangkut kepentingan yang berbeda tidak lagi dengan pisau dan pistol

(baca:kekerasan) melainkan melalui pemungutan suara, maka itu adalah proses

yang lebih manusiawi dan beradab.”

Robert Musil

“Demokrasi bukan berarti memilih yang terbaik untuk berkuasa dan menjalankan

politik yang terbaik, tetapi demokrasi adalah kesempatan untuk meninggalkan

pertumpahan darah dalam perebutan kekuasaan”

Karl Popper

“Demokrasi bertujuan pada partisipasi rakyat dalam membentuk kehendak

pemerintah dan pada keleluasaan individu dalam menentukan nasib sendiri yang

seluas mungkin.”

Helmut Simon

“Dalam demokrasi setiap orang boleh berkata apa yang ia pikirkan – meskipun ia

tidak dapat berpikir.”

Peter Bamm

“Demokrasi tidak boleh terlalu berlebihan – sehingga dalam keluarga pun harus ada

voting siapa yang menjadi bapak.”

Willy Brandt

Jadi, demokrasi itu memiliki banyak sudut pandang dan rumit, tapi apa intinya?

3. DEMOKRASI BERARTI DEMOKRASI PERWAKILAN

Terjemahan kata “demokrasi” yang berasal dari bahasa Yunani itu berarti

“kekuasaan rakyat”. Seperti yang termaktub dalam konstitusi negara bagian kita,

kekuasaan negara bukan terletak di tangan individu (seperti dalam sistem monarki)

atau kelompok (seperti dalam sistem aristokrat), melainkan seluruhnya di tangan

rakyat. Dan “seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat”. Demikian disebutkan

dalam UUD. “Namun – demikian pertanyaan Bertolt Brecht – “ke mana arah

demokrasi itu?”

Ada pandangan yang berangkat dari idealisme penentuan nasib sendiri secara tak

terbatas, dan sejalan dengan itu terbentuknya pemerintahan sendiri oleh rakyat.

Pandangan ini menyebabkan munculnya istilah demokrasi langsung di mana rakyat

menentukan nasib sendiri dan karena itu tidak membutuhkan perwakilan. Namun

demokrasi dalam bentuk “murni” langsung ini tidak ada. Karena setiap organisasi –

juga sebuah negara – hanya dapat berfungsi jika memiliki pimpinan. Karena itu,

rakyat hanya bisa berkuasa jika ada pimpinan. Apabila pimpinan itu tidak ada dan

karenanya semua merasa berwenang untuk semua hal, mungkin pada akhirnya

tidak ada lagi orang yang bertanggung jawab. Ini khususnya berlaku di negara-negara modern yang memiliki wilayah luas di mana rakyat tidak lagi dapat

dikumpulkan di lapangan untuk memberikan suaranya seperti ketika di Athena klasik

dulu.

Karena itu, sistem demokrasi yang ada sekarang bukanlah demokrasi langsung,

melainkan demokrasi tidak langsung, yang artinya demokrasi perwakilan. Seperti

yang berlaku di Republik Federal Jerman dan juga di Rheinland-Pfalz. Dalam

demokrasi perwakilan, kekuasaan negara dijalankan oleh para wakil rakyat yang

dipilih rakyat untuk masa jabatan tertentu. Para wakil ini bertanggung jawab

terhadap rakyat dan wajib memberikan pertanggungjawaban dan pada akhir masa

jabatan dapat dipilih kembali.

4. PEMILU DALAM SISTEM DEMOKRASI PERWAKILAN

Titik tolak demokrasi perwakilan adalah pemilihan wakil rakyat oleh rakyat. Oleh

karena itu, hak dasar politik yang paling penting untuk rakyat adalah hak pilih. Hak

ini mencakup hak memilih dan dipilih. Yang pertama merupakan hak pilih aktif,

sedangkan yang lainnya hak pilih pasif.

Di negara-negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi juga diadakan

pemilihan. Biasanya orang atau partai yang akan dipilih memperoleh hampir 100%

suara. Perbedaan antara pemilihan seperti ini dengan pemilihan dalam sistem

demokrasi terletak pada tidak adanya pilihan lain atau alternatif. Dibandingkan

dengan negara-negara seperti ini, negara dengan sistem demokrasi memberikan

pilihan bagi pemilih alias rakyat dalam arti yang sebenarnya. Yaitu pilihan di antara

berbagai partai dan kandidat. Oleh karenanya, dalam negara demokrasi pemilihan

bersifat bebas.

Yang berhak memilih dalam pemilihan anggota Parlemen Negara Bagian Rheinland-Pfalz adalah semua warga Jerman yang telah genap berusia 18 tahun dan

setidaknya sejak tiga bulan menetap di Rheinland-Pfalz. Pemilih memiliki dua suara.

Dengan suara pertama dipilih 51 anggota parlemen dari daerah pemilihan

(Wahlkreisabgeordnete) di 51 daerah pemilihan. Namun yang menjadi tolok ukur

hasil pemilihan bagi sebuah partai adalah suara kedua. Suara kedua diberikan untuk

memilih calon melalui daftar negara bagian atau wilayah. Suara kedua inilah yang

nantinya menentukan berapa banyak mandat dari 101 kursi Parlemen Negara

Bagian yang tersedia diperoleh oleh setiap partai. Jika sebuah partai misalnya

memenangi 30 dari 51 mandat/kursi dari daerah pemilihan, namun setelah

penghitungan hasil suara kedua ia memperoleh 40 kursi, maka itu berarti 10 kursi

tambahan diberikan melalui pemilihan calon per daftar negara bagian atau wilayah.

Pada pemilihan anggota Parlemen Negara Bagian tahun 1996 lalu SPD meraih

39,8% dari suara kedua, CDU 38,7%, F.D.P. 8,9% dan fraksi BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN 6,9%. 5,7% diraih oleh partai-partai lain atau tidak berlaku/sah.

5. DEMOKRASI PERWAKILAN DAN PEMBUATAN UU OLEH RAKYAT

Demokrasi perwakilan bukan berarti bahwa rakyat hanya memiliki hak untuk memilih

wakilnya dan kemudian pada akhir masa jabatan mendemisionerkannya. Kalau

begitu adanya mungkin tidak ada peristiwa penting di antara masa pemilihan itu.

Padahal kenyataannya lain. Rakyat memiliki serangkaian kemungkinan untuk

berpartisipasi. Termasuk di dalamnya hak untuk mengajukan proses referendum

(Volksbegehren) dan hak untuk mengeluarkan UU melalui referendum. Hak ini

dimiliki setiap warga di semua negara bagian, tapi tidak di tingkat federal. Untuk

tingkat federal masih terjadi perdebatan apakah rakyat mampu membuat keputusan

– misalnya tentang reformasi pajak, uang pensiun atau kesehatan.

Ada yang berpendapat rakyat tidak mampu melakukannya. Rakyat “tidak memiliki

pengetahuan untuk itu dan terlalu menonjolkan sisi emosinya.” Oleh karena itu,

pengajuan dilakukannya referendum dan pelaksanaan referendum itu sendiri

merupakan “bonus untuk setiap penghasut” (Theodor Heuss). Akhirnya kekuasaan

jatuh di tangan mereka yang merumuskan permasalahan rakyat. Rakyat hanya

dapat menjawab dengan “ya” atau “tidak”.

Sementara yang lain berpendapat bahwa rakyat sama baiknya, sama matangnya

dengan para wakil rakyat, dan karenanya mampu membuat keputusan tentang

masalah-masalah penting. Heribert Prantl, seorang wartawan, mengemukakan

alasan untuk masalah ini dalam surat kabar Süddeutsche seperti berikut:

“Di Timur rakyat kita telah meruntuhkan rezim diktatur. Tapi, barang siapa yang

sudah cukup dewasa menuntun negara dari sistem sosialis ke demokrasi, maka ia

tidak boleh membiarkan dirinya dikritik kurang matang. Dan siapa yang mampu,

seperti mereka di wilayah barat, mengajarkan kepada wakil-wakil mereka untuk

memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, maka ia cukup matang untuk sekali-kali mengeluarkan pendapatnya dalam sebuah referendum.”

Pandangan mana yang benar? Ada alasan yang sama kuatnya untuk kedua

pandangan tersebut. Apabila pengajuan referendum dan proses referendum ingin

diterapkan di tingkat federal, maka perlu perubahan UUD. Sebaliknya, dalam

konstitusi negara bagian Rheinland-Pfalz, plebisit seperti ini telah diantisipasi tetapi

dengan syarat yang cukup rumit. Pengajuan referendum harus didukung oleh

seperlima dari jumlah yang berhak memilih, atau dukungan dari sekitar 600.000

warga. Ini belum pernah berhasil sejak berdirinya negara bagian Rheinland-Pfalz.

Karena itu ada usulan untuk menurunkan kuorum ini, yakni menjadi sepersepuluh

dari total jumlah yang berhak memilih atau sekitar 300.000 warga.

6. DEMOKRASI PERWAKILAN DAN PARTISIPASI WARGA

Pengajuan referendum dan pelaksanaan referendum adalah proses pembuatan UU

oleh rakyat. Selain itu masih ada jalan lain yang memungkinkan terjadinya partisipasi

langsung warga dalam penentuan keputusan politik. Kemungkinan ini khususnya

terdapat di daerah komune (setara dengan Dati II: kabupaten/kotamadya). Karena

pengalaman mengajarkan, bahwa kebutuhan dan kesediaan untuk berpartisipasi

dalam bidang politik semakin besar manakala urusan yang menyentuh langsung

rakyat banyak semakin tersentuh. Dan ini umumnya terjadi di tempat di mana

manusia itu hidup, misalnya di kelurahan atau di kota-kota.

Oleh karena itu, tatanan kehidupan politik di tingkat daerah di wilayah negara bagian

Rheinland-Pfalz memberikan serangkaian kemungkinan bagi warganya untuk

berpartisipasi. Di antaranya pemilihan orang-orang yang akan memilih kepala

kampung, lurah, walikota dan camat. Dengan cara ini para pemilih di Rheinland-Pfalz dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpin di desa, di kota atau

di daerah mereka. Hak berpartisipasi ini dilengkapi dengan beberapa kemungkinan

lain yang diatur dalam peraturan daerah negara bagian Rheinland-Pfalz, misalnya

permohonan penduduk, pengajuan referendum dan pelaksanaan referendum.

Tanggapan warga cukup baik. Ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah

pengajuan referendum dan pelaksanaan referendum dan juga tingginya tingkat

partisipasi dalam voting.

Beberapa bentuk baru dari partisipasi terus diuji-cobakan di beberapa tempat

dengan tujuan lebih meningkatkan partisipasi anak-anak dan remaja dalam

penentuan keputusan politik. Misalnya dengan membentuk apa yang disebut dengan

parlemen anak-anak dan remaja. Selain itu juga ada proyek-proyek tersendiri di

mana anak-anak dan remaja lebih diberikan peluang untuk berpartisipasi. Juga

tuntutan untuk memberikan hak pilih bagi remaja yang telah berusia 16 tahun untuk

memilih dewan desa atau dewan kota bertujuan meningkatkan partisipasi remaja.

7. DEMOKRASI PERWAKILAN BERARTI DEMOKRASI KOMUNIKATIF

Ekspresi “kekuasaan rakyat” secara langsung itu tidak hanya berupa pembuatan UU

oleh rakyat (plebisit) dan partisipasi warga dalam penentuan keputusan-keputusan

politik yang lain. Tapi juga bisa berbentuk LSM-LSM, protes rakyat dan demonstrasi.

Ekspresi-ekspresi ini tidak lain daripada bagian dari cikal bakal demokrasi langsung.

Faktor yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpendapat dan informasi.

Kebebasan berpendapat dan informasi memungkinkan setiap individu untuk

berpartisipasi dalam proses pembentukan kehendak dan opini publik, dan dengan

demikian dapat ‘berdiskusi’ dengan politisi. Intinya ada komunikasi antara politisi dan

warga. Dalam konteks ini, demokrasi adalah juga demokrasi komunikatif.

Pada satu pihak demokrasi komunikatif menuntut adanya “kelompok partisipasi”

yang ikut ambil bagian dalam penentuan kebijakan dan bertanggung jawab; di lain

pihak ia membutuhkan anggota parlemen yang memberikan informasi kepada

rakyat, yang mengikuti perkembangan dan yang melibatkan rakyat dalam peristiwa

politik.

Idealnya komunikasi antara warga dan politisi dapat berupa proses yang terus

menerus. Namun dialog antara kedua pihak seringkali tidak berfungsi. Banyak

warga yang tidak punya waktu untuk mengurus masalah yang menyangkut orang

banyak. Sementara yang lainnya tidak berminat dan sisanya memilih diam karena

mereka tidak didengar dalam urusan partai politik.

Tapi ini bukan berarti bahwa dialog antara politisi di satu pihak dan rakyat di pihak

lain untuk sementara tidak ada atau bahkan terhenti sama sekali. Faktanya,

2.150.000 warga telah memberikan suara mereka pada pemilihan anggota parlemen

negara bagian yang lalu. Dan lebih dari 130.000 warga di Rheinland-Pflaz menjadi

anggota parpol dan 700.000 orang menduduki jabatan kehormatan.

8. DEMOKRASI PERWAKILAN ADALAH DEMOKRASI PARTAI

Penghubung yang paling penting antara rakyat dengan wakil mereka adalah partai

politik. Di satu pihak parpol harus mengakomodir keinginan dan penderitaan warga

atau pemilihnya, di pihak lain mereka juga harus menyampaikan usulan partai dalam

rangka melibatkan warga dalam pembentukan kehendak politik. Demokrasi

perwakilan tidak dapat berfungsi tanpa partai politik. Demikian pendapat Friedrich

Naumann ketika ia mengatakan bahwa “tidak ada gagasan politik yang dapat

berhasil tanpa organisasi”.

Masalahnya hanyalah apakah partai mampu memenuhi tugas ini secara memadai.

Banyak orang meragukan hal tersebut. Mantan Presiden Federal Richard von

Weizsäcker telah mengritisi partai pada 1985 dan beberapa tahun kemudian surat

kabar Frankfurter Allgemeine melakukan hal yang sama di mana dalam edisi

tertanggal 3 September 1992 tertulis:

“Tidak ada sudut yang tidak terjamah kekuasaan partai. Jangkauan kekuasaan

mereka mulai dari tingkat atas di parlemen hingga organisasi-organisasi kecil untuk

karneval sekalipun. Partai memiliki kekuasaan, namun tidak tahu lagi bagaimana

menjalaninya secara bertanggung jawab. Kesejahteraan dipersempit hanya untuk

kepentingan kelompok mereka, semata-mata untuk kepentingan pribadi.”

Bahkan ada yang mengritik lebih ekstrim dengan menggunakan istilah “politik

eksploitasi oleh partai”, “patronase jabatan” dan “KKN”. Istilah

“Parteienverdrossenheit” (skeptis terhadap kinerja partai) menjadi terkenal. Dalam

studi remaja oleh lembaga Shell disebutkan:

“Dari studi kami tampak bahwa kepercayaan yang relatif paling kecil ditunjukkan

remaja terhadap institusi-institusi politik klasik. Dan yang paling tidak dipercayai

adalah partai politik.”

Hasil studi ini cukup mengkhawatirkan. Karena berfungsi atau tidaknya demokrasi

perwakilan sangat tergantung pada fungsi partai. Krisis partai akan menjadi krisis

demokrasi jika tidak ada koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tapi

bagaimana cara mengoreksinya? Ada yang berpendapat bahwa koreksi itu dapat

dilakukan dalam proses pemilihan calon utama dan dengan cara jajak pendapat

anggota partai. Yang lain beranggapan perlu dilakukan pembaharuan partai dari

“pihak luar”, dari apa yang disebut dengan “Seiteneinsteiger” (orang luar yang

menjadi anggota partai dan menduduki posisi berpengaruh). Sementara yang lain

menghimbau dilakukannya pemilihan kepala negara bagian (perdana menteri) oleh

rakyat, dan bukan oleh “partai di parlemen”. Terlepas dari segala kritik jelaslah

bahwa tanpa partai tidak ada demokrasi.

9. DEMOKRASI PERWAKILAN MEMBUTUHKAN PIMPINAN POLITIK

Partai tidak hanya berfungsi menciptakan hubungan antara rakyat dengan

pemerintah dan mengembangkan solusi terhadap sejumlah masalah. Partai juga

harus merekrut “orang-orang yang akan menjadi pemimpin”. Mereka ini khususnya

diperlukan untuk duduk di parlemen dan pemerintah. Dengan demikian kita telah

sampai pada pertanyaan tentang pimpinan politik dalam demokrasi modern. Topik

ini sangat penting khususnya di masa-masa sulit, dan mengingat pengalaman yang

telah dialami Jerman dengan “Führer”-nya.

Pada 1919 sosiolog Max Weber berpendapat bahwa seorang pemimpin harus

memiliki sifat-sifat berikut: “gairah, rasa tanggung jawab dan pandangan tajam”. Ada

yang beranggapan bahwa kategori tersebut dewasa ini tidak lagi memadai untuk

menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pimpinan politik dalam

demokrasi modern. Dalam surat kabar Neue Züriche edisi 18 Desember 1989

dimuat artikel yang membahas makna pimpinan politik di sebuah negara demokrasi

dewasa ini:

“memiliki semangat tanpa harus mengorbankan diri untuknya, mengamati arus dasar

intelektual dan mental secara peka, teguh dalam tujuan, fleksibel dalam memilih

cara untuk mencapai tujuan tersebut, mengedepankan kesejahteraan orang banyak

daripada kepentingan kelompok dan berjuang untuk mewujudkan semua itu bagi

masyarakat banyak.”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sejak masa Max Weber ada satu sifat

kepemimpinan yang semakin diperhatikan, yakni keterampilan berkomunikasi

(komunikative Kompetenz). Tapi sifat ini hanya rangkaian dari sifat-sifat lain.

Kepemimpinan dalam demokrasi komunikatif tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan

keyakinan (Überzeugungsmacht) dan kemampuan presentasi (Darstellungskraft).

Namun, apakah media akan membiarkan jalannya kepemimpinan tanpa

pengaruhnya? Atau apakah media memicu kecenderungan para politisi untuk tidak

membuat keputusan berdasarkan inti masalah, melainkan merujuk pada keinginan

media? Memang, memimpin tidak menjadi lebih mudah.

10. MEDIA MASSA DALAM DEMOKRASI PERWAKILAN

Komunikasi politik dewasa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa keberadaan media

massa. Pada umumnya, pemerintah, parlemen, partai dan serikat-serikat pekerja

menjangkau masyarakat atau anggota mereka hanya melalui surat kabar, majalah,

radio dan televisi. Karena itu, sekarang ini media massa memiliki tugas-tugas seperti

berikut:

- menyebarkan informasi secara lengkap, objektif dan semudah mungkin;

- membantu membentuk opini masyarakat dengan menyajikan masalah dan

konteks politik yang rumit secara jelas serta mengomentari peristiwa-peristiwa

politik.

- mengawasi keputusan institusi-institusi politik dan perilaku pejabat serta mengritik

keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Tugas-tugas ini – dalam konteks Parlemen dan Pemerintah Negara Bagian –

khususnya dilaksanakan oleh anggota konferensi pers negara bagian. Mereka ini

adalah wartawan yang mengkhususkan diri pada topik politik negara bagian. Mereka

menganggap diri mereka sebagai “pengamat bagi pembaca, pendengar radio dan

penonton televisi” dan terkadang bahkan sebagai “pengacara bagi para pemilih”.

Media dianggap belum berhasil memberikan kepuasan bagi semua pihak dalam

menyajikan informasi dan membentuk opini publik serta melaksanakan tugas

pengawasan terhadap parlemen dan pemerintah negara bagian. Media khususnya

dikritik karena:

- cenderung menyederhanakan informasi,

- mendramatisir peristiwa-peristiwa sepele,

-membuat masalah-masalah objektif menjadi urusan pribadi seseorang

(personalisasi masalah objektif),

- membesar-besarkan topik tertentu untuk jangka waktu yang pendek dan

kemudian membiarkannya hilang sama sekali.

Terlepas dari kritik ini, perlu diingat bahwa media yang bebas sangat dibutuhkan

oleh demokrasi.

11. DEMOKRASI ELEKTRONIK

Dalam demokrasi perwakilan, peluang untuk berpartisipasi bagi warga ada

batasnya. Peluang-peluang itu sifatnya hanya sebagai pelengkap demokrasi

perwakilan.

Akan tetapi, isu yang semakin sering didiskusikan adalah apakah fakta tersebut di

atas dapat berubah mengingat semakin majunya kondisi teknologi informasi dewasa

ini. Ada yang menganggap – seperti wakil presiden Amerika Serikat Al Gore –

sebuah “Athena modern” sudah bisa diterapkan, sementara yang lain

mengharapkan adanya upaya memperbanyak kemungkinan untuk berpartisipasi

bagi warga.

Yang pasti adalah bahwa para ahli politik dan spesialis komputer sedang

mengupayakan suatu perangkat lunak demokrasi (Demokratie-Software) yang

berfungsi sebagai alat bantu, misalnya dalam pelaksanaan voting tentang masalah

“pembangunan wilayah timur”, reformasi pensiunan dan pajak serta kebijakan

tentang suaka politik. Artinya, demokrasi elektronik itu sama dengan plebisit dengan

cara mengklik mouse komputer.

Oleh karena itu, prasyarat pelaksanaan voting melalui komputer ini adalah adanya

akses internet bagi semua pemilih, dan bukan hanya dimiliki oleh 4% dari penduduk

seperti yang ada sekarang ini. Syarat lain adalah bahwa setiap pemilih tidak hanya

memperhatikan kepentingannya, tetapi juga kepentingan umum dan minoritas.

Bahkan kalau persyaratan ini telah terpenuhi, tidak mungkin pengambilan semua

keputusan yang selama ini menjadi hak parlemen dan pemerintah diserahkan

kepada warga, karena, tentu saja, nanti akan ada terlalu banyak keputusan yang

berbeda.

Karena itulah banyak yang menganggap penerapan komunikasi elektronik itu

memberikan bentuk baru dari diskusi politik, tetapi mereka sekaligus mengharapkan

bahwa ia tidak akan merubah karakter demokrasi perwakilan. Langkah pertama

yang mengarah kepada penerapan komunikasi elektronik ini ditampilkan melalui

presentasi internet parlemen. Parlemen Negara Bagian Rheinland-Pfalz juga

memiliki homepage di internet sejak Maret 1998 (http://www.landtag.rheinland-pfalz.de)

12. TANTANGAN DEMOKRASI PERWAKILAN

Keraguan adalah bagian dari demokrasi, termasuk keraguan terhadap diri sendiri.

“Andaikata ada rakyat para dewa, maka mereka akan memerintah secara

demokratis. Tapi bentuk negara seperti ini tidak cocok untuk manusia”.

Demikian kata Rousseau lebih dari 250 tahun yang lalu, dan Kant kemudian

menjelaskan alasannya:

“Karena manusia, dengan kecenderungan ego mereka, tidak akan mampu

menciptakan bentuk (pemerintahan) yang begitu halus”.

Dengan latar belakang gambaran ini, tidaklah mengherankan apabila setelah tahun

1989 yang merupakan tahun kemenangan demokrasi di hampir seluruh dunia itu

keraguan akan demokrasi tidak berkurang melainkan meningkat. Muncul pertanyaan

yang semakin mendesak, yakni apakah demokrasi mampu mengatasi masalah

zaman sekarang seperti pengangguran massal, kejahatan terorganisasi dan

terorisme, serta apakah ia mampu menghadapi bahaya yang misalnya timbul dari

globalisasi dan perusahaan-perusahaan dunia. Fenomena ini disebut “krisis

demokrasi”. Bagi beberapa orang, itu bahkan berarti “akhir demokrasi” ada di depan

mata.

Prediksi ini tidak muncul begitu saja. Ia perlu diperhatikan dan dicari solusinya. Ada

cukup pendekatan untuk itu. Ada yang mengusulkan diterapkannya “budaya

partisipasi masyarakat”, ada yang menginginkan proses plebisit, dan yang lain

berupaya untuk mengembangkan demokrasi perwakilan agar mampu beradaptasi

dengan masalah yang semakin bertambah. Intinya, mereka ini mengembangkan

konsep-konsep baru demokrasi. Salah satunya adalah konsep yang disebut dengan

demokrasi multi parlemen (mehrspurige Demokratie). Artinya, satu parlemen yang

berwenang untuk semua masalah digantikan dengan beberapa parlemen yang

memiliki tugas masing-masing. Komposisi dan masa jabatan anggotanya diatur

sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Dengan demikian demokrasi universal

digantikan dengan demokrasi terkotak-kotak (Spartendemokrasi).

Usul-usul seperti ini, meski sekilas kedengarannya sangat utopis, merupakan

ungkapan dari kehendak pengejawantahan demokrasi. Karena tidak ada alternatif

terhadap demokrasi ini. Seperti yang dinyatakan Winston Churchill:

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk di dunia – tapi tidak ada yang lebih

baik darinya.”

PARLEMEN NEGARA BAGIAN (LANDTAG)

1. DEMOKRASI PARLEMENTER

Landtag adalah perwakilan rakyat di negara bagian. Karena ia terdiri dari – seperti

yang tertulis dalam konstitusi negara bagian – anggota yang dipilih oleh rakyat.

Landtag juga “jantung demokrasi”. Karena asas demokrasi untuk semua lembaga

pemerintah yang lain berasal dari Landtag. Hal ini khususnya berlaku untuk

pemerintah yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri serta yang

bertanggung jawab terhadap kepemimpinan pemerintah dan terhadap berfungsinya

penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan aturan.

Karakter demokrasi umumnya dipengaruhi oleh hubungan antara parlemen dan

pemerintah. Di tingkat federal dan negara-negara bagian hubungan ini ditandai oleh

dua keistimewaan: pertama, bahwa kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen dan

ia dapat dicopot kembali kekuasaannya melalui mosi tidak percaya; kedua, bahwa

sebagian besar dari anggota pemerintah adalah juga anggota parlemen.

Yang pertama berarti bahwa pemerintah tergantung pada kepercayaan parlemen,

yang kedua, pemerintah itu sendiri sebagian besar berisikan anggota parlemen. Ini

merupakan ciri khas sistem pemerintahan parlementer.

Lawan dari sistem parlementer ini adalah sistem demokrasi presidensil. Contohnya

yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana presiden dan pemerintahannya tidak

membutuhkan kepercayaan parlemen. Selain itu dalam sistem presidensil ini dalam

konstitusi diatur bahwa anggota pemerintah tidak boleh merangkap sebagai anggota

parlemen.

2. HILANGNYA WEWENANG DAN MAKNA PARLEMEN

Parlemen pernah mengalami masa-masa yang lebih baik. Namun dewasa ini

lembaga ini kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Alasannya bermacam-macam,

ada dua alasan yang penting: alasan pertama berkaitan dengan Uni Eropa yang

mengambil alih wewenang federal dan negara bagian. Karena itu petani yang

melakukan protes tidak lagi mendatangi menteri pertanian dan anggota parlemen,

melainkan langsung kepada Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk mereka.

Alasan kedua berkaitan dengan meningkatnya pengaruh partai. Apabila parlemen di

tingkat federal dan negara bagian berkumpul di awal masa pemilihan untuk

mengadakan rapat, seringkali keputusan-keputusan penting untuk tahun-tahun

berikutnya telah ditetapkan, yakni di saat terjadi perjanjian koalisi. 30 tahun yang lalu

perjanjian koalisi ini tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja parlemen.

Kemandirian parlemen masih dihargai. Sekarang telah terjadi perubahan. Sebuah

artikel di surat kabar ZEIT tertanggal 24 Mei 1996 menggambarkan perubahan ini:

“Sistem parlementer dan perwakilan semakin tertindih oleh adanya pakta (koalisi)

partai. Dan semakin besar pengaruh kesepakatan koalisi dalam menetapkan

program pemerintah sebelum terbentuknya parlemen, maka semakin berkurang pula

fungsi anggota parlemen terpilih. Konsekuensinya adalah parlemen berubah menjadi

suatu lembaga yang tidak indenpenden yang berfungsi membantu partai. “

Pada akhirnya parlemen hanyalah sebuah wadah formal tempat ditetapkannya

keputusan-keputusan yang telah disepakati sebelumnya. Otoritas parlemen pun

tercabik-cabik.

Ini terjadi dalam Bundestag (Parlemen Federal) dan terlebih lagi di Lanadtag atau

parlemen negara bagian karena dengan dibuatnya keputusan dalam perjanjian

koalisi itu Bundestag dan Landtag semakin ‘terpinggirkan’. Akibatnya parlemen

hanya bisa memahami apa yang telah “ditetapkan” sebelumnya oleh para perdana

menteri, contohnya untuk kasus besarnya biaya siaran radio.

3. TUGAS-TUGAS PARLEMEN NEGARA BAGIAN

Meskipun fungsi dan wewenang parlemen semakin berkurang, tugas-tugas

utamanya masih tetap ada. Misalnya tugas atau fungsi parlemen sebagai lembaga

yang memilih jabatan tertentu (Wahlfunktion). Parlemen misalnya harus memilih

perdana menteri, sebagian dari hakim konstitusi, ketua Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan pejabat untuk urusan perlindungan data.

Fungsi yang lain adalah pembuatan undang-undang. Karena Landtag juga bertugas

memusyawarahkan dan menetapkan undang-undang negara bagian. Meskipun

jumlah UU yang ditetapkan oleh Landtag sekarang semakin berkurang dibandingkan

dengan dulu (267 UU pada legislatur pertama – artinya antara 1947 dan1951 – dan

hanya 48 UU pada paruh pertama legislatur ke-13, yakni antara tahun 1996 dan

1998). Untuk sebagian besar bidang kehidupan telah ada UU –nya. Sementara

untuk hal-hal baru yang harus ditentukan melalui UU biasanya ditetapkan oleh Uni

Eropa. Sementara untuk wewenang yang masih tersisa bagi parlemen tidak

digunakan untuk membuat UU, karena ada pemahaman bahwa adanya lebih banyak

UU tidak otomatis membuat demokrasi menjadi lebih baik. Jadi saat ini untuk hal-hal

tertentu tidak ditetapkan lagi UU yang dulu mungkin biasa dilakukan.

Dengan berkurangnya wewenang parlemen ini ada fungsi yang lain yang semakin

mencuat, misalnya fungsi pengawasan penyelengaraan pemerintahan. Landtag

bertugas mempertanyakan kebijakan pemerintah negara bagian dan mengoreksinya

dan memeriksa apakah dalam prosedur penentuan kebijakan tersebut terjadi

kesalahan atau tidak. Untuk melaksanakan fungsi ini Landtag memiliki berbagai

kemungkinan pengawasan. Pemerintah harus bersedia untuk memberikan laporan

atau jawaban, juga dalam komisi-komisi. Untuk kasus-kasus tertentu Landtag

bahkan dapat membuat perilaku pemerintah negara bagian sebagai bahan yang

akan ditelaah oleh komisi pemeriksa dari parlemen.

Pengawasan pemerintah menjadi tugas seluruh elemen dalam Landtag. Namun

demikian, pengawasan yang dilakukan oleh fraksi oposisi berbeda dari fraksi

mayoritas. Pengawasan oleh fraksi mayoritas bersifat tertutup. Ada pendapat yang

berbeda tentang cara pengawasan mana yang lebih efektif. Ahli politik Prof.

Oberreuter misalnya, berpendapat:

“Biasanya pengawasan oleh oposisi yang terbuka itu tidak efisien, dan pengawasan

yang efisien oleh fraksi mayoritas itu biasanya tidak terlihat di muka umum

(tertutup).”

Yang termasuk hak-hak istimewa Landtag adalah hak APBD, artinya pengesahan

anggaran belanja negara. Karena yang menentukan apakah dan berapa jumlah

uang yang harus disediakan untuk pengeluaran adalah para anggota parlemen.

Mereka menetapkan UU anggaran belanja yang biasanya diajukan oleh pemerintah

negara bagian setiap dua tahun sekali. Parlemen juga mengawasi apakah UU

tersebut dijalankan dengan benar oleh pemerintah negara bagian.

Fungsi sentral lain Landtag adalah fungsi artikulasi atau fungsi publik (Artikulations-bzw. Öffentlichkeitsfunktion). Parlemen merupakan forum umum dalam

pemerintahan. Kalau kekuasaan kedua dan ketiga – maksudnya eksekutif dan

yudikatif – tidak membuat keputusan secara terbuka, Landtag sebaliknya: lembaga

ini bermusyawarah dan membuat keputusan secara terbuka. Ini dimaksudkan agar

warga juga dapat membentuk pendapatnya tentang apa yang sedang dibahas di

parlemen. Karena itu para anggota parlemen “perlu berpidato hingga terdengar oleh

publik”. Carlo Schmid, salah satu bapak UUD, menyatakan:

“Sayangnya masanya telah berlalu, padahal dulu sebuah pidato yang bersemangat

dan berisi dapat menyentuh seorang anggota parlemen dan kemudian

mempengaruhi mayoritas di parlemen. Kenapa pidato harus demikian banyak dan

panjang? Pidato itu gunanya untuk menyajikan alasan bagi warga atas sikap

parlemen. Dan itu harus dilakukan karena kalau tidak, bagaimana pemilih akan tahu

siapa dari partai mana yang akan dia pilih pada pemilihan selanjutnya? Karena itu

para anggota parlemen memang perlu bicara lantang agar tendengar oleh publik.”

Pemberitaan media tentang rapat-rapat paripurna dan komisi cenderung sedikit dan

rating penonton untuk penayangan langsung rapat-rapat paripurna terhitung kecil.

Ada beberapa alasan untuk ini. Landtag seringkali tidak mengurus topik-topik yang

diminati media dan tidak jarang debat-debat yang diadakan di Landtag sudah basi.

Artinya, topik itu telah dibahas atau telah ada keputusan tentangnya sehingga sudah

diketahui umum.

Meskipun demikian fungsi publik Landtag tetap punya arti yang penting. Karena

fungsi itu bertujuan pada komunikasi politik antara rakyat dan wakilnya (bandingkan

hal. 18).

4. BATAS KEWENANGAN LANDTAG

Untuk setiap fungsi atau tugas yang dimiliki Landtag terdapat batas tertentu. Ini

khususnya berlaku untuk fungsi pembuatan undang-undang yang juga merupakan

tugas Bundestag (Parlemen Federal). Di bidang apa saja Landtag dan Bundestag

dapat mengeluarkan UU, dan itu diatur dalam UUD. Dan biasanya Bundestag lebih

banyak mengeluarkan UU. Undang-undang yang ditentukan oleh Landtag biasanya

menyangkut bidang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, kepolisian, bidang

keadministrasian daerah dan media. Negara bagian menganggap pembagian ini

terlalu sedikit dan menghendaki kembali wewenangnya dari Bundestag. Tapi karena

urusan wewenang berarti juga masalah kekuasaan, Bundestag kurang bersedia

memenuhi keinginan Landtag.

Dengan adanya wewenang pembuatan undang-undang, fungsi pengawasan oleh

Landtag menjadi lebih luas. Karena fungsi pengawasan itu berangkat dari titik tolak

apakah pemerintah negara bagian bertanggungjawab pada satu perkara. Dan

karena pemerintah bagian mempunyai wakilnya dalam Dewan Federal (Bundesrat)

maka Landtag pun dapat menyinggung urusan-urusan yang dibahas dalam

Bundesrat. Perkara seperti reformasi pajak, reformasi dana pensiun, kebijakan

suaka dan isu-isu tentang Bundeswehr (Angkatan Bersenjata Jerman) merupakan

contoh topik-topik yang memang bukan menjadi wewenang Landtag untuk

membuat UU tentangnya. Namun, atas dasar wewenang pengawasan, Landtag

dapat bermusyawarah tentang topik-topik tersebut dan kemudian membuat

keputusan.

Kemungkinan lebih jauh yang dimiliki Landtag terdapat dalam fungsi publik dan

fungsi artikulasinya. Yaitu jika Landtag – tanpa keinginan untuk menetapkan UU

atau melakukan pengawasan terhadap pemerintah negara bagian – hendak

membahas perkara umum/publik. Ini berarti, pada prinsipnya Landtag dapat

menyinggung setiap topik yang dianggap diminati rakyat meskipun topik itu sama

sekali tidak penting.

5. ORGANISASI LANDTAG

Landtag dipilih untuk masa lima tahun. Masa jabatan anggota Landtag berakhir

dengan terpilihnya anggota baru.

“Organ utama” Landtag adalah rapat pleno, yakni rapat paripurna yang dihadiri 101

anggotanya. Semua keputusan yang ditetapkan oleh parlemen merupakan

wewenang Landtag, seperti pengesahan UU dan penentuan permohonan-permohonan yang lain. Rapat pleno diadakan sekitar 25 kali setahun. Jadwal rapat

ditetapkan dalam sebuah rencana kerja pada awal tahun. Untuk alasan tertentu juga

dapat dilakukan sidang istimewa.

Dalam pelaksanaan kerjanya, pleno dibantu oleh 13 komisi ahli negara bagian.

Komisi-komisi itu antara lain komisi anggaran belanja dan keuangan, komisi dalam

negeri, komisi sosial politik dan komisi ekonomi dan perhubungan. Komposisi

anggota di setiap komisi ini mencerminkan kekuatan fraksi di Landtag. Tujuan dari

pembagian kerja antara pleno dan komisi-komisi adalah untuk mengkonsentrasikan

musyawarah dalam rapat pleno pada isu-isu politik yang sifatnya mendasar dan

menyelesaikan kerja detail dalam masing-masing komisi. Jumlah rapat yang

dilakukan menjelaskan hal ini: sekitar 25 rapat pleno setiap tahun dan sekitar 150

rapat komisi dalam kurun waktu yang sama.

Selain pleno dan komisi ada organ-organ lain di Landtag, yaitu apa yang disebut

dengan organ kepemimpinan (Leitungsorgan). Organ ini terdiri dari ketua Landtag,

dewan pengurus atau presidium dan dewan tetua (dewan yang terdiri dari anggota

senior). Ketua Landtag dipilih oleh anggota Landtag untuk masa jabatan 4 tahun.

Ketua Landtag melaksanakan jabatannya secara non-partisan, tapi bukan berarti

bahwa ia sendiri tidak berpartai. Karena ia tetap dapat terlibat aktif dalam kerja

fraksinya di parlemen. Ia mewakili Landtag ke luar, memimpin rapat pleno, memiliki

kekuasaan menyangkut tata tertib di parlemen terhadap anggota biasa dan orang

lain di Landtag, dan sebagai ketua dalam tatanan parlemen ia juga sekaligus

majikan dari semua pegawai di Landtag.

Ketua Landtag bersama kedua wakil ketua membentuk dewan pengurus Landtag

yang dalam parlemen lain disebut juga presidium. Dewan pengurus atau presidium

ini membantu dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat Landtag serta dalam

penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Landtag.

Dewan Tetua dan 11 anggota parlemen adalah bagian dari presidium Landtag.

Mereka bukan anggota tertua Landtag, melainkan anggota yang secara politis paling

berpengalaman. Mereka berkumpul secara rutin satu minggu sebelum setiap rapat

pleno diadakan untuk merancang acara mereka, menetapkan waktu pidato dan

membahas urusan lain yang membutuhkan komunikasi antar fraksi. Rencana kerja

Landtag juga ditentukan oleh Dewan Tetua (Ältestenrat).

Dalam rangka memantapkan wewenang pengawasan parlemen, Landtag memilih

pejabat yang membawahi bidang kemasyarakatan (Bürgerbeauftragte). Bersama

dengan komisi petisi yang merupakan bagian dari komisi ahli Landtag,

Bürgerbeauftragte membahas masukan dari warga yang berpendapat bahwa urusan

mereka tidak ditangani oleh pejabat Landtag sesuai hukum atau sesuai tujuan.

Setiap tahun terdapat 3000 petisi.

Fraksi mempunyai peran yang sangat penting terhadap kinerja Landtag. Karena itu

pembahasan tentang fraksi dibuat dalam bab tersendiri.

6. FRAKSI-FRAKSI DI LANDTAG

Ada empat fraksi di Landtag saat ini, yakni fraksi Partai Sosial Demokrat (SPD)

dengan 43 anggota, fraksi Uni Kristen Demokrat (CDU) dengan 41 anggota, fraksi

Partai Demokrat Bebas (FDP) dengan 10 anggota dan fraksi BÜNDNIS 90/Partai

Hijau dengan 7 anggota.

Tugas fraksi-fraksi adalah mengkoordinasikan aktivitas anggota mereka di parlemen

dan mengendalikan jalannya kerja parlemen. Fraksi, misalnya, menentukan anggota

mana yang ditugaskan ke satu komisi Landtag dan di komisi mana mereka

menetapkan ketua (komisi). Selain itu, fraksi juga mempunyai hak untuk mengajukan

rancangan undang-undang (RUU), membuat permohonan atau mengirimkan

interpelasi kepada pemerintah federal.

Agar dapat memenuhi tugas-tugas ini fraksi membutuhkan satu kerangka organisasi,

pimpinan fraksi, kelompok kerja (pokja) dan staf. Organisasi ini perlu didanai. Karena

itu fraksi memperoleh dana dari APBD. Pada tahun 1998 jumlah dana tersebut

sekitar 7,5 juta DM. Dari jumlah ini fraksi SPD memperoleh sekitar 2,3 juta, fraksi

CDU 2,6 juta, fraksi F.D.P. dan fraksi BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN masing-masing

1,2 juta DM. Fraksi oposisi (bandingkan h. 46) memperoleh bantuan khusus untuk

memenuhi tugas mereka sesuai dengan mekanisme kerja.

Kadang-kadang hak-hak fraksi terbentur pada hak-hak anggota parlemen (Landtag),

misalnya jika anggota parlemen ingin membuat keputusan berbeda dari mayoritas

fraksi. Akibatnya adalah munculnya masalah disiplin fraksi. Tentang masalah ini

mantan presiden federal Carstens pernah mengatakan:

“Sebuah kelompok politik yang memiliki suara berbeda bisa jadi memperoleh simpati

di sana-sini; tapi hal itu tidak akan membuat pengaruh politik mereka meningkat.

Dan bila para anggota suatu fraksi memilih untuk tetap kompak dan mengikuti sikap

fraksi yang telah ditentukan oleh mayoritas, itu bukan merupakan suatu kelemahan

atau ketergantungan anggota terhadap fraksi, melainkan ungkapan visi mereka

bahwa kekompakan merupakan unsur yang penting dalam membangun

kepercayaan pemilih mereka. Bahwa pemikiran ini ada batasnya, yakni di mana

nurani si anggota diperlukan untuk menentukan suatu sikapnya, itu tidak dipungkiri.”

Tentu saja keputusan yang melibatkan hati nurani bukan suatu keputusan yang

seperti “melempar sebuah koin yang hasilnya bisa berubah”. Artinya, keputusan

yang melibatkan hati nurani juga mempunyai pengecualian.

7. OPOSISI

Fraksi dibedakan menjadi dua, yakni fraksi pemerintah dan fraksi oposisi. Fraksi

yang pertama mendukung pemerintah dan ingin mempertahankan agar pemerintah

tetap berkuasa, sementara fraksi oposisi ingin menggantikannya.

Oleh karena itu, antara fraksi pemerintah dan fraksi oposisi terjadi persaingan untuk

merebut hati rakyat. Dalam persaingan ini fraksi pemerintah diuntungkan. Kedekatan

mereka dengan pemerintah membuat mereka selangkah lebih cepat dalam

memperoleh informasi dan mayoritas. Dan mereka juga memiliki kemungkinan untuk

merealisasikan semua pandangan mereka dan menolak permohonan oposisi.

Fraksi oposisi hanya dapat berusaha mengimbangi kerugian mereka dengan cara

mengawasi dan mengritisi penyelenggara pemerintah dan kebijakan yang mereka

terapkan. Pengawasan dan kritik ini harus dilakukan secara terbuka. Karena ciri

khas oposisi adalah kritik mereka terhadap pemerintah yang secara terbuka dan

pandangan mereka secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah. Dengan kritik

terbuka dan diskusi politik mereka, fraksi oposisi tidak hanya menjadi bahan

perbincangan tentang alternatif pemerintah, tapi dengan cara itu mereka juga

membatasi kekuasaan pemerintah.

Perbedaan politik antara fraksi oposisi dan fraksi pemerintah sangat besar, tapi

bukan tak terbatas. Misalnya, pada masa jabatan ke 11 Landtag dari 120 RUU 32

diputuskan dengan kesepakatan dan pada masa jabatan ke 12 dari 177 RUU 50

ditetapkan dengan kesepakatan bersama. Sejauh ini oposisi juga memberi

sumbangsih terhadap integrasi di negara kita.

Itu berarti oposisi memiliki berbagai tugas. Di Inggris Raya misalnya, parlemen

sama baiknya dengan oposisi. Jadi bisa dikatakan bahwa demokrasi hanya akan

berfungsi dengan baik jika oposisi baik di dalam maupun di luar parlemen diberikan

ruang gerak untuk melakukan aksi politiknya. Karena hanya oposisi yang kuatlah

yang menjadi alternatif paten bagi pemerintah dan ia menjamin bahwa demokrasi

tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan yang terbatas oleh waktu.

8. MEKANISME KERJA PARLEMEN

Proses kerja di parlemen, tepatnya dalam rapat-rapat pleno dan komisi, diusulkan

lebih menarik, lebih menegangkan dan aktual. Karena itu ada yang menuntut dan

mengusulkan agar musyawarah di parlemen “sedikit disajikan” seperti Talk-Show

politik. Ada kesalahpahaman di balik usulan ini. Karena parlemen bukanlah “Talk-Show bangsa”, melainkan forum publik bangsa. Parlemen bukan suatu lembaga

yang menghibur pada saat orang sudah berada di rumah sehabis kerja. Parlemen

harus membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan itu atas dasar

diskusi terbuka yang dapat diikuti oleh semua orang.

Tujuan ini tidak dapat dicapai dengan sebuah skenario yang ditekankan pada

“pementasan besar” (Talk-Show), melainkan hanya dengan bantuan sejumlah

aturan teknis. Aturan untuk tata tertib berpidato, tata tertib acara, tata tertib

sidang/rapat dan juga aturan bagaimana pemungutan suara pada akhir sebuah

rapat harus dilakukan. Dalam konteks ini kerja parlemen adalah “kerja teknis” yang

bersifat rumit, makan waktu dan seringkali agak menuntut kesabaran. Tapi aturan-

aturan teknis inilah yang memungkinkan terjadinya diskusi, juga perselisihan, dan

pada akhirnya – bila berjalan lancar – adanya solusi dan keputusan-keputusan.

Tentu saja proses kerja parlemen dapat selalu diperbaiki seperti yang memang

terjadi sekarang. AD/ART Landtag yang mengatur setiap mekanisme kerja parlemen

hanya berlaku untuk satu masa pemilihan. Setiap kali Landtag baru terbentuk

ditetapkan pula AD/ART yang baru. Biasanya dalam penetapan AD/ART itu terjadi

beberapa perubahan berdasarkan pengalaman dari Landtag demisioner.

Perubahan-perubahan itu dimaksudkan agar proses kerja di parlemen tetap “aktual”.

Pada awal masa pemilihan ke-13 tahun 1996 ditetapkan bahwa komisi-komisi ahli

mulai saat itu dianjurkan bermusyawarah secara terbuka. Tujuannya adalah untuk

membuat proses kerja parlemen lebih transparan.

Tentu saja perdebatan-perdebatan yang terjadi di parlemen dapat memberikan

unsur hiburan. Ketika Winston Churchill dalam Majelis Rendah Inggris diinterupsi

oleh seorang anggota majelis perempuan dari partai buruh dengan kalimat:

“Andaikata Anda suami saya, akan saya tuangkan racun ke dalam kopi “, Churchill

menjawab: “Dan kalau Anda istri saya, akan saya minum kopi itu”. Jelas bahwa ironi,

ejekan dan gurauan bukan gaya demokrasi parlementer. Namun unsur itu adalah

suatu bumbu yang mungkin jarang terjadi.

9. JALANNYA RAPAT-RAPAT PLENO

Rapat-rapat pleno di Landtag biasanya dimulai dengan pelaksanaan jam bertanya

(Fragestunde) dan jam pembahasan topik-topik penting dan aktual (Aktuelle

Stunde). Dalam jam bertanya permintaan atau pertanyaan dari anggota parlemen

dijawab oleh pejabat pemerintah negara bagian yang berwenang dan dalam jam

aktual didiskusikan topik-topik yang aktual dan penting.

Karena pemerintah negara bagian dapat berbicara setiap waktu dalam pleno, maka

ia juga dapat memberikan pernyataan pemerintah (Regierungserklärungen).

Pernyataan pemerintah ini diberikan pada awal masa pemilihan untuk

memperkenalkan programnya. Atau selama masa jabatan untuk memberikan

pandangan terhadap isu-isu mendasar. Apabila sebuah pernyataan pemerintah telah

diberikan baru dilangsungkan Aktuelle Stunde (pembahasan/diskusi masalah-masalah aktual)

Pada acara Aktuelle Stunde inilah dilakukan musyawarah tentang RUU dan

permohonan-permohonan yang lain di mana acaranya diatur sedemikian rupa

sehingga permohonan-permohonan yang topiknya kira-kira sama dirangkum

menjadi satu fokus perdebatan. Biasanya rapat pleno berakhir antara pukul 18.00

atau 19.00.

Pada pembahasan yang berlangsung hingga malam hari kursi-kursi dalam ruang

rapat banyak yang kosong. Tapi hal ini juga terjadi pada jam kerja biasa, suatu fakta

yang sering dikritik. Sayangnya kritik ini tidak melihat bahwa pidato atau

pembicaraan dalam rapat pleno lebih banyak digunakan untuk meyakinkan lawan

politik pada menit-menit terakhir daripada memberikan informasi kepada publik

tentang apa yang dibahas. Mantan anggota parlemen federal Claus Ernst pernah

menyatakan:

“Rakyat memilih wakilnya bukan agar mereka – sebagai pejabat dengan honor yang

relatif tinggi – membahas sebuah masalah yang sama sekali tidak penting bagi

rakyat dan yang tidak membutuhkan partisipasi mereka.”

Selain itu anggota Landtag dalam rapat-rapat pleno juga memiliki tugas-tugas lain.

Contohnya mereka harus melakukan pebincangan dengan pejabat pemerintah,

membuat kesepakatan dengan anggota lain dan harus mengurusi kelompok

pengunjung yang ingin mengetahui tentang Landtag.

10. PENGUNJUNG LANDTAG

Landtag dan komisi-komisinya bersidang secara terbuka. Karena itu ada

kemungkinan untuk ikut serta dalam rapat-rapat pleno dan komisi, baik atas

undangan para anggota Landtag maupun atas prakarsa sendiri.

Lebih dari 20 000 warga setiap tahunnya memanfaatkan peluang ini di Landtag

negara bagian Rheinland-Pfalz. Jadi, lebih dari 100 000 warga pada setiap masa

pemilihannya. Jumlah yang paling menonjol adalah para pemuda yang

menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan informasi tentan kerja Landtag.

Bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Politik Negara Bagian di Mainz telah

dikembangkan suatu tawaran informasi yang luas untuk para pemuda yang

fungsinya melengkapi informasi untuk kunjungan di Landtag. Tawaran tersebut

misalnya seminar untuk siswa, seminar untuk pemuda yang magang, seminar untuk

redaksi majalah sekolah dan – sekali setahun – diadakan acara yang disebut

Landtag-Siswa (Schüler-Landtag). Inti dari program-program tersebut adalah

meningkatkan dialog antara pemuda dan anggota Landtag dan juga untuk

menimbulkan kepercayaan terhadap Landtag dan pengertian terhadap cara kerjanya

yang kadang-kadang tampak rumit itu.

Sejauh ini Landtag menganggap dirinya sebagai tempat atau lembaga untuk belajar

demokrasi di mana para pemuda mendapatkan informasi secara langsung tentang

demokrasi, Landtag dan anggotanya. Ini bisa disebut pendidikan politik, tapi juga

bisa dilihat sebagai suatu peluang untuk bertukar pikiran. Dan unsur inilah yang

menjadi isi dan tujuan demokrasi komunikatif (bandingkan h. 18 dan19).

Untuk memenuhi tuntutan terhadapnya Landtag tidak hanya mengundang

pengunjung ke Mainz, tapi Landtag sendiri mengunjungi proyek-proyek dan sarana-sarana di luar Mainz. Untuk itu Landtag pada kasus tertentu mengadakan rapat

komisi “di tempat kejadian”. Di masa mendatang ini diharapkan dapat diterapkan

pada rapat pleno. Demikian anjuran komisi penyelidik Landtag yang membidangi

reformasi parlemen.

11. PARLEMEN – BUKU BERGAMBAR

Seperti halnya demokrasi sendiri, parlemen dalam sistem demokrasi adalah sebuah

“eksperimen yang hasilnya belum diketahui”, atau akhir perkembangannya tidak

pasti. Ia seperti jalan menuju masa depan “yang selalu dalam tahap pembangunan”.

Parlemen negara bagian pun seperti itu. Karena itu mekanisme kerja dan tugas-tugas mereka harus selalu “up to date” atau diperbaharui dan oleh sebab itu

reformasi parlemen adalah suatu tugas yang terus menerus dan tidak mudah. Martin

E. Süsskind memperjelas kesulitan tersebut dalam tulisannya di surat kabar

Süddeutsche tertanggal 14 Juni 1995:

“Reformasi parlemen tetap tidak memuaskan karena publik di luar memiliki

pandangan yang sama sekali berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di

dalam parlemen. Publik menginginkan adanya perdebatan yang serius dan

sekaligus menghibur di Landtag yang dipadati anggotanya; publik menginginkan

keputusan-keputusan yang meyakinkan. Publik menyukai perselisihan, tapi

membencinya bila perselisihan itu tidak sehat. Publik menghendaki adanya

kontroversi, tapi juga menyukai harmoni. Jadi, apa yang dikehendaki oleh publik itu

tidak lain daripada sebuah parlemen seperti dalam cerita buku bergambar atau

komik. Itu tidak akan terjadi dan tidak mungkin terjadi. Dan oleh karena itu, reformasi

parlemen sebaiknya difokuskan pada pendekatan yang bertujuan pada tercapainya

situasi ideal parlemen.”

Upaya-upaya untuk mencapai keadaan ideal tersebut misalnya adalah bagaimana

caranya membuat perdebatan-perdebatan dalam rapat pleno menjadi lebih

menegangkan dan bagaimana membuat kerja parlemen menjadi lebih transparan.

Tapi mungkin saja ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam usaha mencapai

keadaan ideal tersebut. Carlo Schmid mendriskipsikannya sebagai berikut:

“Jika rakyat dapat berkata parlemen akan membela kami , maka parlemen itu akan

dicintai oleh rakyat. Karena rakyat tidak ingin melihat parlemennya sebagai

kumpulan “orang-orang ahli”, sebagai perpanjangan birokrasi yang berdiskusi,

sebagai kumpulan teknokrat, melainkan sebagai sarana yang – dan saya ingin

katakan: sangat mendesak – mementingkan faktor emosi rakyat.”

Catatan dari Carlo Schmid yang terkait dengan stabilitas harga roti pada awal tahun

50-an ini tetap aktual. Karena parlemen tidak hanya sebagai “jantung demokrasi”,

tapi ia juga harus dapat mengambil hati rakyat (Bandingkan h. 30).

ANGGOTA PARLEMEN

1. MAHLUK TAK DIKENAL

Warga – kabarnya – hampir tidak tahu apa yang dilakukan oleh anggota parlemen.

Apa yang mereka ketahui seringkali salah dan karena itu mereka memiliki gambaran

buruk tentang anggota parlemen. Surat kabar Süddeutsche menggambarkan hal ini

sebagai berikut:

“ Anggota parlemen adalah wakil rakyat. Akan tetapi rakyat tidak menyukai mereka.

Di mana-mana mereka dikritik terlalu gemuk, malas dan menyukai pesta. Apa yang

sebenarnya mereka kerjakan, hanya sedikit yang tahu. Tapi semua orang tahu apa

yang harusnya mereka lakukan. Mereka harus mengadakan uang pensiun,

menghalangi praktek penggusuran, menghitung kembali biaya yang melonjak dan

menjaga perdamaian dunia.”

Fakta ini membuat para ahli politik mendiagnosa bahwa sejak bertahun-tahun telah

terjadi krisis hubungan yang buruk antara rakyat dengan anggota parlemen. Dan

sebagai terapi mereka mengusulkan agar warga tidak lagi mengurusi para anggota

parlemen.

Saran ini penting, tapi kurang mengena. Karena “krisis hubungan” antara rakyat dan

anggota parlemen tidak hanya disebabkan kurangnya informasi, tetapi juga karena

alasan lain. Misalnya, di masyarakat luas masih saja ada pandangan bahwa mencari

nafkah dari atau dengan aktivitas di politik itu sifatnya “tidak serius”. Dalam

pandangan ini terbersit klise politik, yakni bahwa politik tidak lebih dari “pekerjaan

kotor”. Namun di sisi lain terlihat keinginan akan munculnya anggota parlemen yang

ideal, yakni anggota parlemen yang datang dari tokoh-tokoh masyarakat yang tidak

hidup dari politik melainkan hidup untuknya (bandingkan h. 58). Ketidakharmonisan

hubungan antara rakyat dan anggota parlemen ini tidak dapat diubah hanya dengan

cara memberikan informasi tambahan tentang anggota dewan. Tapi informasi itu

sendiri adalah langkah awal untuk keluar dari krisis hubungan tersebut.

2. ANGGOTA PARLEMEN “KLASIK”

Gambaran tentang anggota parlemen klasik yang terdiri dari orang-orang terhormat

(Honoratiorenparlamentarier) berasal dari zaman sebelum dan setelah musyawarah

nasional di Frankfurt pada tahun 1848. Yang menjadi anggota parlemen ketika itu

adalah pemilik tanah yang terkenal dan kaya di daerahnya, fabrikan, pejabat tinggi

negara atau pekerja lepas yang kondisi hartanya memungkinkan ia untuk berpaling

kepada bidang politik dan yang indenpenden baik secara ekonomis maupun politis

karena struktur partai seperti sekarang ini belum ada ketika itu. Namun demikian,

para anggota parlemen ini ketika itu tidak berada di era keemasan melainkan zaman

tanpa kekuasaan. Karena itu mereka, seperti halnya parlemen itu sendiri, tidak

dapat berbuat banyak.

Tepat 100 tahun kemudian tertera dalam sebuah keputusan Pengadilan Tinggi

Konstitusi Federal:

“Kita semakin jarang menemukan tipe anggota parlemen terhormat

(Honoratiorenparlamentarier) yang indenpenden dan dipilih sebagai pribadi tunggal

yang keberadaan ekonominya tidak terganggu dan tidak ada hubungannya dengan

terpilihnya ia sebagai anggota parlemen. Bisa jadi tipe anggota parlemen seperti ini

sudah punah karena beberapa alasan tertentu.”

Sedikit banyak perkiraan itu ada benarnya, karena hak untuk memilih dan dipilih

adalah hak umum, hak semua orang. Karenanya, hak ini menyebabkan parlemen –

dengan hak istimewanya tidak lagi hanya merepresentasikan satu lapisan

masyarakat, melainkan juga mewakili seluruh rakyat. Dan dengan hak memilih dan

dipilih bagi semua itu, rakyat biasa pun dapat menjadi anggota parlemen.

Meskipun perkembangan ini disadari oleh masyarakat, tetap saja gambaran tentang

adanya anggota parlemen dari tokoh masyarakat yang indenpenden secara

ekonomis dan politis diidamkan banyak orang. Tetapi itu tidak ada hubungannya

dengan masa sekarang. Karenanya, hal itu tidak dapat lagi dijadikan ukuran bagi

anggota parlemen di zaman demokrasi parlementer dewasa ini.

3. ANGGOTA PARLEMEN DEWASA INI

Anggota parlemen di negara bagian Rheinland-Pfalz – seperti juga rekannya di

parlemen-parlemen negara bagian lain – dinominasikan dan didaftarkan oleh

partainya untuk dipilih. Untuk dapat masuk daftar caleg, seorang calon setidaknya

harus telah bekerja untuk partainya selama 10 tahun. Setelah proses pemilihan,

mereka tetap menjadi “pemimpin partai”. Menurut penelitian terkini sebanyak 75%

dari anggota dewan di Jerman bagian barat dan 68% di bagian timur menduduki

jabatan pimpinan atau dalam dewan pengurus partai. Karena itu, berdasarkan

sepanjang riwayat karir politiknya, para anggota parlemen itu disebut juga politisi

partai. Ada juga yang menyebut mereka “tentara partai”, misalnya oleh mantan

menteri federal Apel.

Mayoritas dari anggota parlemen negara bagian (Landtag) tidak hanya aktif untuk

partainya, tetapi mereka juga aktif di tingkat daerah (komunal): 17% sebagai camat

kehormatan atau wakilnya dan lebih dari 40% anggota dalam dewan kecamatan dan

dewan kota atau dewan kelurahan. Ada dugaan bahwa jumlah politisi daerah

(komunal) dalam Landtag akan lebih besar andaikata tidak ada undang-undang

yang menyebutkan bahwa walikota dan wakilnya tidak boleh sekaligus menjadi

anggota Landtag. Tujuan dipisahkannya jabatan struktural dalam kantor daerah dan

jabatan sebagai anggota parlemen – pemisahan ini disebut juga inkompatibilitas –

adalah untuk mencegah koalisi kepentingan. Pemisahan ini juga berlaku untuk

hubungan antara jabatan sebagai anggota parlemen dengan jabatan-jabatan publik

yang lain.

Anggota parlemen dewasa ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Misalnya

yang menjadi anggota Landtag ke-13 sekarang adalah 3 orang dokter, 10

pengacara, 4 dari bidang pertanian (petani) dan petani kebun anggur , 6 ibu rumah

tangga dan 21 mantan guru. Namun tidak ada pengusaha, cendikiawan dan tukang,

atau jumlah mereka sangat sedikit. Ini berarti Landtag di negara bagian Rheinland-Pfalz, seperti juga di parlemen-parlemen lainnya, tidak mencerminkan satu parlemen

yang anggotanya berasal dari dunia profesi. Parlemen Rheinland-Pfalz lebih tepat

dikatakan sebagai lembaga atau tempat kerja yang diisi oleh mayoritas mantan

pegawai di bidang publik. Toh ini bukanlah hal baru. Heinrich von Gagern, ketua

Perkumpulan Gereja Paul pada tahun 1841 menulis kepada saudara laki-lakinya:

“Majelis baru Hessen akan semakin menyedihkan dibandingkan dulu, artinya lebih

banyak abdi negara yang menjadi anggotanya dan semakin sedikit anggota yang

indenpenden.”

Ada banyak alasan mengapa sampai hari ini komposisi anggota parlemen tidak

sepadan. Artinya, profesi tertentu lebih dominan dari profesi lain. Salah satu

alasannya adalah masalah waktu. Banyak orang dengan profesi tertentu tidak dapat

menjadi anggota parlemen karena terhalang oleh waktu.

30 dari 101 anggota parlemen adalah perempuan. Jumlah ini berarti tiga kali lipat

lebih besar daripada 20 tahun yang lalu dan lima kali lebih besar daripada ketika

Landtag pertama terbentuk, yakni pada 1947 dan 1959. Apa yang terjadi di

parlemen negara bagian Rheinland-Pfalz, terjadi pula di parlemen-parlemen negara

bagian lain, yaitu meningkatnya jumlah anggota parlemen perempuan. Di negara

bagian Schleswig-Holstein jumlahnya saat ini bahkan mencapai 40%.

40 anggota diantaranya baru pertama kali menjadi anggota Landtag, 28 terpilih

untuk kedua kalinya, 17 menduduki masa jabatan ketiga kalinya dan 5 telah terpilih

untuk kelima kalinya, bahkan 3 orang untuk keenam kalinya. Dari fakta ini dapat

disimpulkan bahwa mereka yang pernah terpilih menjadi anggota parlemen punya

kesempatan besar untuk terpilih kembali, paling tidak untuk masa jabatan

berikutnya. Dari seluruh anggota ini banyak yang berhasil terpilih karena aktivitas

dan peran politik mereka di tingkat komunal (setingkat kabupaten atau kotamadya)

di wilayah Rheinland-Pfalz.

4. KESEHARIAN ANGGOTA PARLEMEN

“Menjadi anggota dewan itu bukanlah suatu profesi”, demikian pendapat Dolf

Sternberger pada tahun 1950, dan 20 tahun kemudian, mantan Presiden Federal

Walter Scheel mengatakan bahwa menjadi anggota parlemen itu memang suatu

pekerjaan, tapi “pekerjaan tanpa gambaran profesi”. Sementara itu ada banyak

penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas sebagai anggota parlemen itu adalah

sebuah profesi. Hans Magnus Enzenberger menjelaskannya seperti ini:

“Jelas bahwa kegiatan utama seorang politisi adalah mengikuti rapat. Semua

bersidang. Gremium bersidang, fraksi bersidang, komisi-komisi, sub-sub komisi,

dewan-dewan, perkumpulan, kamar-kamar, pokja-pokja, jam bincang-bincang, jam

diskusi, dsb. Seorang yang berprofesi sebagai politisi menghabiskan bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun hidupnya untuk rapat.”

Meski pendapat di atas kedengarannya sangat sarkastis, tapi tentu saja ada

benarnya. Karena pada kenyataannya konsultasi tentang pembuatan UU diadakan

dalam rapat, pertanyaan-pertanyaan anggota parlemen terhadap pemerintah

dijawab dalam rapat dan prakarsa-prakarsa lain juga dibahas dalam rapat. Oleh

karenanya ada jadwal rapat Landtag yang pada prinsipnya sesuai dengan pola yang

sederhana. Sekali dalam sebulan – biasanya dua atau tiga hari berturut-turut –

diadakan rapat pleno; dua minggu dalam setiap bulan adalah waktu untuk rapat

komisi dan satu minggu masing-masing untuk rapat fraksi dan kelompok kerja

(Pokja). Jadi, hari beberapa hari saja dalam sebulan yang tidak diisi dengan rapat.

Artinya, para anggota parlemen menghabiskan sebagian besar waktu kerja mereka

untuk kerja parlemen yang sebenarnya.

Selain hal-hal yang disebut di atas, masih ada tugas lain anggota parlemen. Mereka

harus memelihara hubungan dengan basis politik mereka, membimbing warga

dalam daerah pemilihan mereka, menjaga hubungan dengan daerah (komune),

melakukan kewajiban partai, menjaga hubungan dengan organisasi-organisasi,

perkumpulan-perkumpulan dan klub-klub dan akhirnya membuat aktivitas mereka

dikenal orang. Mereka harus melakukan wawancara dan bincang-bincang tentang

latar belakang. Pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan demi terbukanya

peluang untuk terpilih kembali.

Apabila tugas-tugas di atas dirangkum, maka anggota parlemen adalah suatu

kombinasi dari “pekerja partai, wakil dari kepentingan warga di daerah pemilihannya,

penasehat hukum ‘common sense’ serta teknisi pembuat UU”.

5. Profesi sebagai anggota parlemen

“Coba Anda tebak, apa persamaan antara anggota parlemen dan regu penolong?”

Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh anggota Bundestag (Parlemen Federal)

Würfel kepada rekan-rekannya menjelang tengah malam, ketika rapat Bundestag

sedang berlangsung. “persamaannya adalah kesediaan mereka untuk bertugas

sehari semalam.”

Karena tidak ada mesin pencatat waktu datang dan waktu pulang untuk para

anggota parlemen, pernyataan mereka tidak dapat ditelusuri. Mungkin juga mereka

terlalu berlebihan dalam membuat pernyataan tersebut. Tapi memang perlu diakui

bahwa beban kerja anggota parlemen tidaklah ringan. Hal ini ditunjukkan oleh

semua penelitian yang relevan. Pada tahun 1975 saja Mahkamah Konstitusi Federal

berkesimpulan:

“Sesuai dengan hasil penelitian para ahli, anggota parlemen yang di samping

aktivitasnya sebagai anggota masih mencoba – untuk paling tidak – menjalankan

profesinya secara sambilan, biasanya–dan mau tidak mau– harus bekerja antara 80

sampai 120 jam per minggu.”

Anggota parlemen daerah (Landtag) juga mengalami hal yang sama. Anggota

Landtag Schleswig-Holstein misalnya, rata-rata bekerja sekitar 70 jam per minggu,

dan anggota Landtag Niedersachsen sekitar 77 jam. Separuh dari seluruh jam kerja

itu dialokasikan untuk kerja di parlemen, sepertiganya untuk kerja di daerah

pemilihan dan sisanya untuk tugas-tugas lain. Jadi, anggota Landtag tidak hanya

politisi partai, tapi juga Berufpolitiker atau berprofesi sebagai politisi. Ada yang

menyambut baik hal ini karena memang itu sesuai tuntutan seorang anggota

parlemen dan sesuai dengan beban yang harus diterima. Akan tetapi, ada juga yang

mengritik hal itu karena akan menyebabkan seorang anggota parlemen lebih

banyak mementingkan pekerjaan untuk partainya daripada berkonsentrasi penuh

pada pekerjaannya sebagai anggota parlemen.

Beberapa anggota parlemen kurang menginvestasikan waktu untuk pekerjaannya

sebagai penerima mandat, dan di samping itu masih pula menjalankan profesi

mereka semula. Bagi mereka, menjadi anggota Landtag hanyalah kerja sambilan

atau kerja paruh waktu. Tapi kenyataannya, jumlah anggota parlemen yang seperti

itu sangatlah kecil, atau bahkan bisa dikatakan pengecualian.

6. TENTANG “BUNGA LILI DI LADANG”

“Dalam sebuah negara demokrasi” – demikian tulis Theodor Eschenburg – “rakyat

berpandangan bahwa politisi hidup seperti bunga lili di ladang alias harus mewakili

rakyat, dan rakyat sangat kesal karena sebegitu pun mereka tak mampu

melakukannya.”

Padahal parlemen – seperti yang baru-baru ini dapat dibaca dalam artikel harian

Mannheimer Morgen – “lebih enak dibandingkan dengan lembaga lain”. Empat juta

penduduk Rheinland-Pfalz membayar rata-rata 13,- DM pada Landtag setiap

tahunnya. Sama halnya untuk tingkat federal karena setiap penduduk Jerman

membayar – dilihat secara statistik – tepatnya 12,-DM untuk Bundestag (Parlemen

Federal) dan Bundesrat (Dewan Federal). Jumlah yang harus dibayarkan oleh rakyat

ini juga seperti di negara-negara demokrasi lain. Warga Amerika Serikat misalnya,

membayar untuk kedua kamar kongres mereka (Perwakilan Rakyat dan Senat) rata-rata sama besarnya dengan warga Jerman, yakni 12,45 DM. Jika dibandingkan

bahwa satu rumah tangga dengan empat kepala di Jerman menghabiskan sekitar

30,- DM untuk rokok dan 90,-DM untuk minuman beralkohol per bulannya, maka

biaya untuk parlemen nampaknya relatif kecil.

Hal yang sama dapat pula berlaku menyangkut besarnya gaji anggota parlemen.

Setiap bulannya anggota parlemen menerima sekitar 9000,- DM sebagai gaji pokok

dan 2200,-DM sebagai tunjangan umum. Gaji pokok dipotong pajak, sementara

tunjangan umum digunakan untuk keperluan membayar staf serta biaya kantor dan

transport. Untuk jam kerja antara 60 hingga 70 jam per minggu, jumlah gaji itu tentu

tidak sesuai, apalagi anggota parlemen tidak memperoleh gaji ke-13 atau ke-14.

Meskipun begitu, setiap ada kenaikan gaji bagi anggota parlemen pasti

menimbulkan kritik, karena kenaikan gaji itu biasanya mereka sendiri yang

mengatur. Tapi yang mengritik lupa bahwa menurut konstitusi, kenaikan gaji anggota

parlemen memang hanya dapat diputuskan oleh mereka sendiri. Mereka tidak punya

‘majikan’ yang dapat menggantikan mereka untuk membuat keputusan tersebut. Jika

gaji anggota parlemen dinaikkan, biasanya kebanyakan parlemen mendasari

kenaikan itu pada perkembangan pendapatan dan harga secara umum.

7. BERAPA BANYAK ANGGOTA PARLEMEN YANG DIBUTUHKAN NEGARA?

Bundestag (Parlemen Federal) terdiri dari 669 anggota; jumlah anggota parlemen

masing-masing negara bagian jauh lebih sedikit. Jumlahnya mulai dari 221 anggota

dalam parlemen negara bagian Nordrhein-Westfalen dan 51 anggota di negara

bagian Saarland. Sementara dengan 101 anggota, Landtag Rheinland-Pfalz berada

di tengah.

Besarnya jumlah anggota parlemen berbanding lurus dengan jumlah penduduk di

negara bagian bersangkutan. Di Rheinland-Pfalz misalnya, setiap anggota parlemen

secara rata-rata mewakili hampir 40.000 penduduk, sementara rekan mereka di

Baden-Württemberg mewakili 85.000 penduduk dan di Mecklenburg-Vorpommern

28.000.

Beragamnya jumlah anggota parlemen ini telah menimbulkan diskusi di tingkat

federal dan di masing-masing negara bagian, termasuk di Rheinland-Pfalz, apakah

jumlah anggota parlemen perlu dikurangi. Andaikata ya, maka jumlah menteri pun

akan dikurangi, bagian kepegawaian dan aparat negara secara keseluruhan juga

mengalami pelangsingan. Ada yang menganggap bahwa dengan dikuranginya

jumlah anggota parlemen, maka pekerjaan, khususnya bagi fraksi-fraksi kecil, akan

menjadi sangat sulit, terlepas dari aspek penghematan dana.

Akhir dari diskusi mengenai hal ini masih belum jelas, termasuk di Rheinland-Pfalz.

Tentu saja pemikiran-pemikiran yang telah diindikasikan sebelumnya akan terus

mengalir:

- Demokrasi perwakilan adalah demokrasi komunikatif di mana dialog antara rakyat

dan wakilnya di parlemen sangat penting (bandingkan h.18)

- Faktor media: media tidak sempurna dalam menyampaikan kepada warga tentang

apa yang dituntut dan diputuskan di Landtag dan apa yang dibahas dan

direalisasikan pemerintah negara bagian (bandingkan h. 24)

Karena itu, tugas anggota parlemen untuk menyampaikan kebijakan kepada warga –

yakni kebijakan di negara bagian dan juga kebijakan tentang Eropa (Europapolitik)

semakin perlu disadari. Karena di dalam institusi-institusi Eropa dibuat keputusan-keputusan penting yang harus diinformasikan langsung kepada warga. Dalam

konteks ini, demokrasi parlementer juga berarti “kedekatan dengan rakyat”.

8. ANGGOTA PARLEMEN DAN KEBEBASAN WARGA

Demokrasi – demikian tertera di awal brosur ini – adalah sebuah bentuk negara

yang rumit. Siapa yang telah membaca sampai halaman ini dari buku kecil ini akan

membenarkan pernyataan tersebut. Karena pelaksanaan kekuasaan negara secara

demokratis bagi rakyat membutuhkan bermacam-macam proses yang rumit.

Namun, barang siapa yang menganggap bahwa demokrasi hanyalah kumpulan dari

proses-proses tersebut, ia keliru. Demokrasi lebih dari itu. Pertama demokrasi

memungkinkan terartikulasinya serta didiskusikannya kepentingan-kepentingan,

kebutuhan dan keinginan rakyat secara terbuka dan kontroversial, termasuk juga di

parlemen. Demokrasi juga berarti undangan kepada warga untuk ikut serta dalam

proses diskusi dan ikut bertanggung jawab.

Selain itu, demokrasi juga bertujuan menjamin kebebasan dalam arti sebenarnya,

misalnya kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat,

kebebasan pers dan kebebasan dalam memilih profesi. Contoh-contoh jaminan

kebebasan di atas merupakan tujuan penting dari demokrasi, yang dalam

prakteknya dapat dilihat sebagai berikut: demokrasi ingin memperlancar diskusi

terbuka, memberikan peluang kepada warga untuk bertanggungjawab terhadap diri

sendiri dan menjamin kebebasan mereka. Tujuan-tujuan demokrasi ini sekaligus

juga tugas terhormat bagi parlemen dan anggota parlemen. Jadi, dalam konteks ini,

anggota parlemen tidak hanya merupakan wakil rakyat tetapi juga penjaga

kebebasan mereka. Karena di mana ada kekuasaan, di situ juga ada kemungkinan

penyalahgunaannya. Dan di mana ada ancaman penyalahgunaan kekuasaan, maka

kebebasan rakyat pun akan terancam. Sebagai kesimpulan mungkin dapat diangkat

pernyataan teolog Reinhold Niebuhr:

“Akal budi manusia yang berpihak pada keadilan memungkinkan terciptanya

demokrasi; kecenderungan manusia kepada ketidakadilan membuat demokrasi

sangat dibutuhkan.”

DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK KEHIDUPAN

Sebagai bentuk negara, demokrasi – seperti telah dibahas sebelumnya – harus

menjamin kebebasan rakyat dan keadilan sosial. Tugas ini tidak hanya milik

lembaga-lembaga pemerintah, namun rakyat juga harus ikut andil di dalamnya.

Karena itulah dalam uraian di atas muncul istilah “warga aktif” (Mitmachgesellschaft).

Tetapi, jika warga hanya mengenal dan menggunakan hak-hak warga negara saja,

itu tidak cukup. Mereka harus mempunyai kesempatan untuk melatih dan

menerapkan hak-hak demokratis dan kebajikan-kebajikan demokratis, misalnya di

sekolah, di universitas, di perusahaan dan di dalam keluarga. Karena itu, demokrasi

bukan saja suatu bentuk negara, melainkan juga suatu bentuk kehidupan. Mantan

Presiden Federal Theodor Heuss telah mengisyaratkan hal ini dalam pidato

pencalonannya di depan Bundestag (Parlemen Federal Jerman) dan Bundesrat

(Dewan Federal) pada tahun 1949. “Kita menginginkan” – katanya sembari

melemparkan pandangan ke arah penemu Undang-Undang Dasar –

“suatu sistem demokrasi yang menjamin kebebasan dan stabil, yang ekonominya

kuat dan bersifat sosial, lebih demokratis daripada Republik Weimar. Tapi yang

lebih penting adalah bahwa kita tidak menghendaki demokrasi hanya sebagai

bentuk negara dan pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk kehidupan, sebagai

norma atau nilai yang membentuk kehidupan kita.”

Tetapi ini tidak berarti bahwa bentuk-bentuk penentuan kehendak negara atau

pengambilan keputusan, misalnya keputusan mayoritas, dapat dialihkan begitu saja

kepada rakyat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Willy Brandt: “Demokrasi tidak

boleh sedemikian jauhnya sehingga di dalam keluarga pun harus diadakan

pemilihan suara siapa yang menjadi bapak.” Mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi

di sekolah, universitas dan di tempat kerja tujuan utamanya adalah untuk

mengajarkan tindakan yang mandiri, melatih rasa toleransi terhadap pendapat,

kepentingan dan bentuk kehidupan yang berbeda dan untuk mengenali budaya

berselisih secara demokratis di mana aturan main standarnya adalah mampu

menjadi pendengar, membiarkan orang lain berbicara dan fairplay. Fokus dari

sebuah masyarakat demokratis adalah tanggungjawab terhadap diri sendiri dan ikut

serta bertanggungjawab – dimana ikut bertanggungjawab dapat dilakukan dalam

banyak bentuk, khususnya melalui aktivitas dalam perkumpulan atau organisasi,

aktivitas membantu remaja atau melalui kegiatan membantu warga lansia.

Jadi, negara demokrasi membutuhkan masyarakat demokratis. Keduanya saling

membutuhkan satu sama lain. Tanpa ada sistem demokrasi, tidak ada masyarakat

demokratis, begitu pula sebaliknya. Karena itu, menjadikan demokrasi sebagai

bentuk negara dan kehidupan adalah tugas yang terus menerus dan berkelanjutan.

Dan, apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin – setelah kesepakatan konstitusi di

Philadelphia – cocok untuk menggambarkan perlunya pemeliharaan demokrasi

secara terus menerus: “Kita akan memiliki demokrasi sebagai bentuk negara dan

kehidupan jika kita mengenggamnya.”

“DEMOKRASI AKAN KITA MILIKI, JIKA KITA MENGGENGGAMNYA”